Paman Birin Dukung Percepatan Digitalisasi Pemerintah Daerah

AKSELERASI: Pemprov Kalsel bersama Bank Indonesia Wilayah Kalsel menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel.(foto: Biro Adpim Pemprov Kalsel)

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Setdaprov bekerja sama dengan Bank Indonesia Wilayah Kalsel menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi, Selasa (17/10).

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengutus Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar untuk hadir rapat bersama pejabat terkait di 13 kabupaten/kota se-Kalsel di Aula Bank Indonesia itu.

Roy menyampaikan Paman Birin berharap seluruh pemerintah daerah di Kalsel menjadi Pemda digital dengan menjalankan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD). Yakni, mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Berdasarkan data indeks ETPD semester-I tahun 2023, menunjukkan ada sembilan pemda di Kalsel yang sudah masuk ke dalam tahap pemda digital. Mulai dari Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, Pemkab Banjar, Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pemkab Hulu Sungai Tengah, Pemkab Tabalong, Pemkab Tanah Laut, dan Pemkab Tapin. "Saya harap 5 pemda lagi yang masih belum mencapai tahap pemda digital dapat terus berupaya membenahi berbagai kendala yang dihadapi. Supaya indeks ETPD dapat meningkat seiring dengan tren positif digitalisasi di Kalsel," ucap Roy menyampaikan pesan Paman Birin. Lima daerah dimaksud adalah Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.

Paman Birin juga mengingatkan bahwa momentum membaiknya kondisi perekonomian daerah perlu dimanfaatkan secara optimal. Terlebih lagi tren pertumbuhan ekonomi Kalsel triwulan kedua tahun ini, positif pada angka 4,96 persen. Potensi ekonomi digital yang besar tentunya akan mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah lebih optimal lagi.

Demi menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemprov Kalsel telah menyikapinya dengan mengeluarkan SK Gubernur Kalsel tentang pembentukan TP2DD Provinsi Kalsel. Melalui surat keputusan ini, diharapkan TP2DD dapat mengambil peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan stakeholder terkait dalam rangka implementasi digitalisasi daerah.

Paman Birin juga berharap BI dan Pemprov Kalsel dapat terus berkolaborasi demi penguatan efektivitas keuangan daerah, peningkatan layanan publik yang lebih cepat, transparan dan efisien serta terintegrasi teknologi. Tentunya hal itu akan membawa kebaikan bagi perkembangan perekonomian Kalsel.

Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Kalsel, Wahyu Pratomo menyebut pertemuan yang melibatkan antar-pimpinan daerah ini membahas bagaimana pemda di Kalsel ke depannya bisa mencapai Championship TP2DD 2023. HLM ditutup dengan pembacaan risalah atau kesepakatan hasil rapat, dan foto bersama semua peserta.(lin/Adpim)

TP-PKK Kalsel Punya Peranan Penting, Ini Pesan Paman Birin

PUKUL GONG: Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin membuka Rapat Koordinasi TP-PKK Provinsi Kalsel tahun 2023 di Rattan Inn Banjarmasin, Senin (16/10).(foto: Biro Adpim Pemprov Kalsel)  

BANJARMASIN - Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra Pemerintah diharapkan mampu mendorong kemajuan pembangunan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Ini dikarenakan keluarga sejahtera adalah fondasi bagi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan ketahanan sebuah negara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin di Rattan Inn Banjarmasin, Senin (16/10), saat membuka Rapat Koordinasi TP-PKK Provinsi Kalsel tahun 2023 yang mengusung tema ”Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK Melaju Menuju Indonesia Maju”.

Paman Birin mengatakan dalam kiprahnya dari waktu ke waktu, TP-PKK perlu menyamakan persepsi dengan pemerintah terkait kebijakan dan rencana prioritas pembangunan manusia. "Pelaksanaan rakor TP-PKK ini kiranya menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Tim Penggerak PKK dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat," katanya.

Paman Birin menuturkan di antara beragam pembangunan, sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting. Kedua sektor tersebut menentukan kemampuan SDM. "Pembangunan pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa dicapai jika generasi kita kekurangan atau kelebihan gizi. Kita kenal dengan problem stunting," ucapnya.

Gubernur dua periode ini juga menyampaikan bahwa angka stunting di Kalsel saat ini, tercatat sebesar 24,6 persen. Di tahun 2021 sebelumnya, sebesar 30 persen. Kalsel menjadi tiga besar provinsi dengan penurunan stunting tertinggi yakni 5,4 persen.

Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kontribusi dan dukungan semua pihak yang terlibat, termasuk TP-PKK Kalsel, juga TP-PKK kabupaten/kota. "Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024," katanya.

Selain itu, Paman Birin menambahkan sebagai sasaran pembangunan nasional, nilai IPM seyogyanya perlu terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini, TP-PKK juga memiliki andil untuk mendorong capaian indikator IPM itu. "Perlu diketahui oleh seluruh jajaran Tim Penggerak PKK bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel sebesar 71,84 pada tahun 2022. Meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,28," terangnya.

Paman Birin juga berharap capaian ini semakin memotivasi dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan IPM di Kalsel. "TP-PKK kiranya dapat lebih memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Tidak kalah penting, TP-PKK juga terlebih dahulu memperkuat komunikasi dan koordinasi di internal organisasi, juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan pembinaan,” ingatnya.

Apalagi kader-kader PKK memiliki akses langsung untuk bersentuhan dengan masyarakat. “Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk mendorong upaya peningkatan ketahanan ekonomi, kesehatan, dan pembangunan pendidikan," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah, para ketua TP-PKK kabupaten/kota di Kalsel, kepala BKKBN Kalsel, kepala dinas terkait, serta Sandi Fitrian Noor putra Gubernur Kalsel Paman Birin. Rapat koordinasi ini juga diikuti sebanyak 135 peserta dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.(lin/Adpim)

Kalsel jadi Provinsi Terbaik Tingkat Nasional Bidang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana

SIGAP: Gerak cepat BPBD Kalsel melaksanakan arahan Paman Birin dalam membentuk klaster logistik penanggulangan bencana berbuah penghargaan.(foto: Biro Adpim Pemprov Kalsel)

KENDARI - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dinobatkan sebagai provinsi terbaik tingkat nasional bidang klaster logistik penanggulangan bencana. Ini setelah BPBD Kalsel secara cepat melaksanakan arahan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, agar segera membentuk klaster logistik di bidang penanggulangan bencana.

Sebagai wujud apresiasi tersebut, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan anugerah penghargaan terbaik di tingkat nasional. "Alhamdulillah, berkat arahan Gubernur Kalsel Paman Birin, bertepatan pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Sulawesi Tenggara kemarin, BPBD Kalsel dinobatkan sebagai provinsi terbaik nasional sebagai penginisiasi pembentukan klaster logistik penanggulangan bencana," terang Kepala BPBD Kalsel, Raden Suria Fadliansyah, Minggu (15/10).

Suria menjelaskan keberadaan klaster logistik penanggulangan bencana di tingkat daerah sangat penting. Selain untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat di bidang ketersediaan logistik, juga memudahkan upaya percepatan penanggulangan bencana.
Apalagi klaster logistik penanggulangan bencana di Provinsi Kalsel juga diperkuat payung hukum berupa SK Gubernur tentang Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dari BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan penanganan bencana perlu sejalan dengan logistik dan peralatan yang memadai. Jadi, memperbaiki tata kelola logistik dan peralatan merupakan hal sangat penting. Berdasarkan data WFP, 73 persen urusan penanganan darurat selesai apabila logistik dan peralatannya terpenuhi.

"Tapi tidak cukup logistik saja. Perlu adanya sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Jadi, kita perlu memperkuat tata kelola ini menjadi lebih baik,” pesan Lilik. Tentu stakeholder yang masuk dalam keanggotaan Klaster Logistik Daerah diminta melaksanakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.(lin/Adpim)