 |
PAPARKAN DATA: Kepala DJPb Kalsel, Sulaimansyah saat memimpin media briefing di Kantor DJPb Kalsel, Kamis (24/11). |
BANJARMASIN - Sampai akhir Oktober 2022, kinerja makro ekonomi Kalsel menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 % ( y-o-y) yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi. Inflasi pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 0,25 % (m-to-m), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 1,42 %. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalsel, Sulaimansyah, Kamis (24/11).
Sulaiman
menuturkan beberapa penyumbang utama inflasi di Kalsel adalah transportasi
udara, transportasi darat, serta bahan pangan. Terutama daging ayam ras, ikan
Haruan, serta beras. Sedangkan, yang menahan laju inflasi adalah harga telur
ayam ras, minyak goreng, serta cabai merah. Dari sisi neraca perdagangan
Kalsel, pada bulan Oktober 2022 terjadi peningkatan surplus sebesar 11,17 %
dari bulan sebelumnya. Atau ada peningkatan sebesar US$0,17 juta.
Perkembangan
perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas dan risiko
ketidakpastian global yang eskalatif. Sehubungan dengan itu, peran APBN
diharapkan tetap waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber.
Salah satu upaya untuk mengimplementasikan peran APBN tersebut adalah dengan
dilakukannya pengalihan subsidi dari subsidi BBM ke pemberian bantuan kepada
masyarakat yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian
kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut dapat memberikan dampak negatif
kepada makro perekonomian dalam bentuk naiknya inflasi, kemiskinan,
pengangguran, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi, ujarnya.
Untuk mengurangi
dampak negatif tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana bantuan
kepada masyarakat yang secara nasional sebesar Rp24,17 triliun. Bantuan
tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta
dukungan dana Pemda sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Realisasi BLT di
Kalsel sebesar Rp56,30 miliar bagi 187.681 KPM, untuk BSU sebesar Rp130,04
miliar kepada 216.727 KPM. Serta, bantuan sosial yang berasal dari dana
dukungan Pemda 2% DTU telah direalisasikan sebesar Rp44,93 miliar dari alokasi
dana sebesar Rp161,98 miliar, sebutnya.
Khusus untuk
bantuan sosial yang berasal dari 2% DTU, di Kalsel telah terealisasi sebesar
Rp12,83 miliar. Namun, ada tiga pemda yang belum merealisasikan DTU tersebut,
yakni Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut (Tala), dan Pemkot Banjarmasin. Sedangkan,
realisasi tercepat dipegang Pemkab HSU yang mencapai 100 % atau sebesar Rp5,9
miliar. Disamping dana bantuan tersebut, sumber dana Pemda lain yang juga
digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa. Serta, untuk pengendalian
dampak inflasi di desa yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT
Desa, sambungnya.
Sedangkan, untuk mendorong Pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah, telah diimplmentasikan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. Pada periode bulan MeiAgustus 2022 yang lalu, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp10,68 miliar yang telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 % pada bulan Mei menjadi 4, 36 % pada bulan Agustus 2022, tandasnya.(lin)
