 |
| AKSELERASI: Pemprov Kalsel bersama Bank Indonesia Wilayah Kalsel menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel.(foto: Biro Adpim Pemprov Kalsel) |
BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Setdaprov bekerja sama dengan Bank Indonesia Wilayah Kalsel menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi, Selasa (17/10).
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin mengutus Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar untuk hadir rapat bersama pejabat terkait di 13 kabupaten/kota se-Kalsel di Aula Bank Indonesia itu.
Roy menyampaikan Paman Birin berharap seluruh pemerintah daerah di Kalsel menjadi Pemda digital dengan menjalankan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD). Yakni, mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
Berdasarkan data indeks ETPD semester-I tahun 2023, menunjukkan ada sembilan pemda di Kalsel yang sudah masuk ke dalam tahap pemda digital. Mulai dari Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Pemko Banjarbaru, Pemkab Banjar, Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pemkab Hulu Sungai Tengah, Pemkab Tabalong, Pemkab Tanah Laut, dan Pemkab Tapin. "Saya harap 5 pemda lagi yang masih belum mencapai tahap pemda digital dapat terus berupaya membenahi berbagai kendala yang dihadapi. Supaya indeks ETPD dapat meningkat seiring dengan tren positif digitalisasi di Kalsel," ucap Roy menyampaikan pesan Paman Birin. Lima daerah dimaksud adalah Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.
Paman Birin juga mengingatkan bahwa momentum membaiknya kondisi perekonomian daerah perlu dimanfaatkan secara optimal. Terlebih lagi tren pertumbuhan ekonomi Kalsel triwulan kedua tahun ini, positif pada angka 4,96 persen. Potensi ekonomi digital yang besar tentunya akan mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah lebih optimal lagi.
Demi menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemprov Kalsel telah menyikapinya dengan mengeluarkan SK Gubernur Kalsel tentang pembentukan TP2DD Provinsi Kalsel. Melalui surat keputusan ini, diharapkan TP2DD dapat mengambil peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan stakeholder terkait dalam rangka implementasi digitalisasi daerah.
Paman Birin juga berharap BI dan Pemprov Kalsel dapat terus berkolaborasi demi penguatan efektivitas keuangan daerah, peningkatan layanan publik yang lebih cepat, transparan dan efisien serta terintegrasi teknologi. Tentunya hal itu akan membawa kebaikan bagi perkembangan perekonomian Kalsel.
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Kalsel, Wahyu Pratomo menyebut pertemuan yang melibatkan antar-pimpinan daerah ini membahas bagaimana pemda di Kalsel ke depannya bisa mencapai Championship TP2DD 2023. HLM ditutup dengan pembacaan risalah atau kesepakatan hasil rapat, dan foto bersama semua peserta.(lin/Adpim)
